Agen Berita Makasar – Seorang guru di salah satu sekolah menengah di Kota Makassar resmi diberhentikan dari jabatannya setelah memprotes posting-an bernuansa politik yang beredar di grup WhatsApp internal sekolah. Kasus ini mencuat pada Senin (29/9/2025) dan langsung memicu perdebatan publik mengenai batasan kebebasan berpendapat di lingkungan pendidikan.
Guru tersebut diketahui menyampaikan keberatan karena menurutnya, grup WhatsApp sekolah seharusnya hanya digunakan untuk komunikasi terkait kegiatan belajar-mengajar, bukan arena kampanye politik.
Baca Juga : 12 Sekolah di Makassar Tak Dijatah MBG Buntut Penutupan SPPG Panakkukang 02
Reaksi Pihak Sekolah
Pihak sekolah menyatakan bahwa keputusan pemecatan dilakukan karena guru yang bersangkutan dianggap menimbulkan ketegangan dan perpecahan di lingkungan kerja. Kepala sekolah menjelaskan bahwa protes yang disampaikan di grup dianggap melanggar etika komunikasi internal dan berpotensi mengganggu keharmonisan antarpegawai.
Namun, pernyataan ini justru menimbulkan kritik dari sejumlah pihak yang menilai pemecatan tersebut terlalu berlebihan dan tidak proporsional.
Dukungan dari Rekan Guru dan Publik
Sejumlah guru di sekolah tersebut mengaku simpati terhadap rekannya yang dipecat. Mereka menilai protes yang disampaikan masih dalam batas wajar sebagai bentuk pengingat agar lingkungan sekolah tetap netral dari kepentingan politik.
Di media sosial, kasus ini menjadi sorotan setelah tagar #BebaskanGuruMakassar ramai digunakan oleh warganet. Banyak yang menilai, guru seharusnya dilindungi haknya untuk bersuara, apalagi ketika menyangkut netralitas lembaga pendidikan.
Pandangan Pakar Hukum dan Pendidikan
Pakar hukum tata negara dari salah satu universitas di Makassar menegaskan bahwa sekolah wajib menjaga netralitas dari segala bentuk politik praktis. Ia menilai pemecatan guru yang hanya menyampaikan protes bisa bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin undang-undang.
Sementara itu, pemerhati pendidikan menilai kasus ini menjadi pengingat pentingnya membuat pedoman jelas tentang penggunaan media komunikasi di lingkungan sekolah agar tidak disalahgunakan.
Penutup
Kasus pemecatan guru di Makassar karena protes posting-an politik di grup WhatsApp sekolah kini menjadi sorotan luas. Publik menanti langkah dari dinas pendidikan setempat untuk memastikan keputusan tersebut sesuai aturan dan tidak merugikan kebebasan berekspresi tenaga pendidik. Peristiwa ini juga menjadi refleksi bahwa netralitas sekolah harus dijaga sebagai ruang murni untuk pendidikan, bukan arena politik.
